Fatwa MUI Tentang Syiah Dan Ucapan Natal


Prosedur Penetapan Fatwa MUI

Kadang kita kurang mengetahui tentang bagaimana Prosedur Penetapan Fatwa MUI , sehingga ada yang berpendapat Fatwa MUI sebagai alat pemerintah dan lain-lain. Saya sedikit punya catatan tentang Prosedur Penetapan Fatwa MUI dan sebelumnya mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya .

fatwa-mui-tentang-bunga-bank

fatwa mui tentang bunga bank

Kepada semua ikhwan mohon di simak dan di perhatikan bagaimana Prosedur Penetapan Fatwa MUI apabila ada kesalahan mohon koreksi dan saling mengisi , agar kita bisa menuju pada kesempurnaan.

Sebelum saya meneruskan tulisan tentang Prosedur Penetapan Fatwa MUI  ini sedikit tambahan bahwa Fatwa dan Hukum itu ada perbedaan kalau Fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama yang berhubungan dengan masalah keagamaan dan berlaku untuk umum.Tetapi Kalau hukum adalah keputusan dari Pengadilan.

 Keputusan Fatwa MUI adalah hasil sidang komisi fatwa tentang sesuatu masalah hukum yang telah di setujui oleh anggota komisi dalam komisi dan di sahkan oleh pimpinan ( baik pusat maupun daerah )

Prosedur penetapan fatwa MUI

  1. Masalah yang masuk terlebih dahulu dipelajari secara seksama oleh anggota komisi sekurang – kurangnya satu minggu.
  2. Masalah yang telah jelas ( Qoth’iy ) hendaknya disampaikan apa adanya dan fatwa menjadi gugur setelah di ketahui ada nas-nya dari Al-Qur’an dan Hadits
  3. Dalam masalah khilafiyah dikalangan madzahab yang di fatwakan adalah hasil tarjih setelah memperhatikanfiqih muqorron.

Tahapan Penetapan Fatwa MUI

  1. Penyeleksian masalah dari surat – surat masuk oleh tim khusus.
  2. Pelaporan kepada ketua komisi untuk ditindak lanjuti dengan pengagendaan rapat.
  3. Ketua komisi meminta salah seorang atau lebih anggota komisi menyiapkan makalah sebagai telah awal.
  4. Pembahasan masalah dalam rapat komisi
  5. Hasil rapat di rumuskan menjadi keputusan keputusan fatwa oleh tim khusus kemudian ditanda tangani oleh ketua dan sekertaris komisi
  6. Pelaporan kepada Dewan Pimpinan oleh ketua komisi untuk selanjutnya di tanfizkan dalam bentuk Surat keputusan Fatwa MUI , diberi nomor dan ditanda tangani oleh ketua Umum . Sekum MUI dan ketua Komisi

MUI Tidak Hanya Memproduk Fatwa MUI

MUI Sebagai Imam Bagi Organisasi Keagamaan Islam

Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Drs. KH. Cholisuddin Yusa’, SQ mengatakan, MUI harus menjadi imam bagi seluruh organisasi keagamaan Islam di Indonesia. Fatwa-fatwa keagamaan MUI harus diikuti dan menjadi pedoman bagi pelaksanaan keagamaan bagi seluruh umat Islam di Indonesia.

“Kita Harus percaya kepada MUI yang merupakan berkumpulnya para ulama dan pakar tentang hukum Islam. MUI bukan hanya sekedar setempel formal pemerintah, melainkan benar-benar mampu melakukan kajian dan telaah yang obyektif dan mendasar terhadap sebuah hukum Islam. Jadi, Harus diikuti,” katanya kepada MUIonline, di Ciputat, Tangsel, Senin (11/2) tadi pagi.

Menurut Cholisuddin yang juga pengasuh Pesantren Tebar Iman Ciputat, selama ini masih banyak kalangan umat Islam yang tampaknya kurang menerima fatwa MUI. Hal itu kemungkinan karena mereka masih menilai MUI hanya sebagai stempel bagi kepentingan pemerintah atau penguasa. Sehingga MUI dinilai sebagai lembaga yang kurang obyektif dalam melindungi kepentingan umat Islam.

Untuk itu, kita perlu melakukan sosialisasi terus menerus di kalangan umat Islam tentang kedudukan MUI selama ini dan ke depan. Sehingga umat tidak lagi salah menilai fungsi dan peran MUI dalam rangka memberikan pencerahan hukum bagi umat Islam di Indonesia.

“MUI juga harus benar-benar mampu menyelesaikan problem hukum syariat yang berkembang di tengah masyarakat luas. Masyarakat Islam harus benar-benar terlindungi dari persoalan halal dan haram. Bukan hanya sekedar memberikan sosialisasi fatwa tertulis, melainkan MUI juga harus turun ke lapangan untuk mencegah perbuatan yang jelas2 dinilai haram, seperti praktek rentenir dan lain-lain,” tegasnya.

Di bagian lain, Cholisuddin yang juga alumni PTIQ Jakarta itu berharap agar MUI dari pusat hingga daerah mampu menjaga kelembagaan yang berbasis agama Islam. MUI perlu melakukan komunikasi dan pembinaan yang terus menerus agar lembaga keagamaan itu tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang oleh agama seperti korupsi, baik yang dilakukan oleh oknum maupun lembaga itu sendiri.

Sebab, lembaga keagamaan Islam itu hakikatnya juga harus menempatkan dirinya sebagai katalisator antara MUI dengan umat Islam. Sosialisasi fatwa MUI tidak bisa hanya dilakukan oleh MUI sendiri, melainkan juga harus ada kerjasama yang aktif dan efektif dengan seluruh lembaga keagamaan Islam hingga ke tingkat paling bawah.

Karena itu, maka lembaga keagamaan itu harus bersih dari berbagai perbuatan yang yang terlarang. Pimpinan dan pengurusnya harus terhindar dari perbuatan tercela. “Bagaimana bisa umat mau mendengarkan lembaga keagamaan itu, jika pimpinannya sendiri terlibat dalam perbuatan yang terlarang,” ungkapnya.

Cholisuddin, selanjutnya menyambut baik kebijakan MUI yang membentuk Pusat Dakwah Dan Pendidikan Akhlak Bangsa sebagai salah satu lembaga untuk menciptakan kader ulama yang mampu mengantisipasi berbagai persoalan umat kelak. Lembaga baru yang sangat strategis di bawah MUI itu nantinya harus benar-benar berfungsi maksimal dan tidak hanya menjadi sekedar hiasan pemanis belaka.

“MUI harus mampu menciptakan kader-kader ulama yang handal dan bersih ke depan. Ulama yang mampu bersaing dengan ulama-ulama di tingkat internasional serta mau mengabdikan ilmunya untuk kemaslahatan seluruh umat. Bukan ulama yang hanya menjadikan ilmunya untuk kepentingan sesaat di dunia,” ujarnya.

Di bagian lain, Cholisuddin juga berharap agar MUI ke depan bisa melakukan campur tangan langsung dalam upaya penertiban masjid di seluruh Indonesia. Penertiban mulai dari pengaturan imam dan khothib yang sesuai dengan ajaran agama Islam hingga upaya pemberdayaan masjid sebagai pusat kebangkitan kesejahteraan umat melalui pembangunan ekonomi masjid.

Selain itu, MUI juga bisa melakukan pencerahan langsung terhadap seluruh majelis taklim yang ada di Indonesia. Pencerahan dalam arti ikut membina kelembagaan menjadi lebih baik sehingga majelis taklim menjadi lebih efektif dan berhasil guna dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa. Bukan hanya sekedar kegiatan rutin belaka yang seolah tak pernah berbekas, tambahnya.

Sebagai lembaga berkumpulnya para ulama, MUI di semua tingkatan nantinya diharapkan bisa menyiapkan tenaga-tenaga da’i dan muballigh yang berkualitas secara keilmuan untuk ditugaskan ke beberapa masjid dan majelis taklim. Sehingga sosialisasi misi MUI bisa lebih efektif sampai ke tengah-tengah umat. “Sudah saatnya MUI menjadikan masjid dan majelis taklim sebagai corong garda terdepan untuk sosialisasi fatwa maupun ajaran keagamaan yang benar,” tegansya.

Untuk lebih memaksimalkan program kerja MUI, menurut Cholisuddin, pemerintah melalui Kementerian Agama harus memberikan dana lebih banyak lagi melalui APBN. “Tugas MUI sebagai pengayom umat sangat penting dan berat. Dan semua aktifitas itu harus ditunjang dengan biaya yang tidak sedikit. Karena itu, pemerintah harus bisa memback up penuh seluruh kegiatan MUI dengan dana yang besar,” ujarnya.

Beberapa Hal Tentang Fatwa MUI

     Fatwa MUI Cara Pensucian Ekstrak Ragi (Yeast Extract) dari Sisa Pengolahan Bir

    Fatwa Pensucian Alat Produksi Yang Terkena Najis Mutawassithah (Najis Sedang) Dengan Selain Air

    Fatwa Vaksin Meningitis

    Fatwa Kopi Luwak

    Fatwa Air Daur Ulang

    Fatwa Penggunaan Mikroba dan Produk Mikrobial Dalam Produk Pangan

    Fatwa Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal

    Fatwa Tentang Hukum Alkohol

    Fatwa Mengkonsumsi Kepiting

    Fatwa Mengkonsumsi dan Membudidayakan Kodok

    Fatwa vaksin Polio Khusus

    Fatwa Penyembelihan Hewan Secara Mekanis

    Fatwa tentang Produk Pangan

    Fatwa Mengkonsumsi Cacing dan Jangkrik

    Fatwa Mengkonsumsi Kelinci

    Fatwa Penggunaan Organ Tubuh, Ari-ari dan Air Seni Manusia untuk Obat dan Kosmetika

    Fatwa Produk Pangan yang Bercampur dengan Bahan Haram

    Fatwa Tentang Kloning

    Fatwa Tentang Penggunaan Narkotika

Pos ini dipublikasikan di FIQH dan tag , , , , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s